Sumbawa Besar, 13 Mei 2025 — Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) resmi mengumumkan rencana aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk desakan kepada pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium pemekaran daerah dan mengesahkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Aksi yang akan berlangsung selama lima hari, dimulai pada 15 Mei hingga 19 Mei 2025, akan dipusatkan di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.
Diperkirakan aksi ini akan diikuti oleh sekitar 5.000 orang dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam surat pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada Kapolda NTB, KP4S menyampaikan dua poin utama sebagai tujuan demonstrasi, yaitu:
- Meminta pemerintah Republik Indonesia mencabut moratorium daerah otonom baru.
- Mendorong pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
KP4S menegaskan bahwa pembentukan provinsi baru ini sudah melalui kajian akademik mendalam serta didukung dokumen persyaratan administratif, termasuk draft TOR (Term of Reference) yang lengkap.
Surat yang ditandatangani oleh Muhammad Taufan selaku Koordinator Lapangan dan Iying Gunawan sebagai Koordinator Umum ini juga ditembuskan ke berbagai pejabat tinggi negara, termasuk Presiden RI, DPR RI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, serta kepala kepolisian di seluruh wilayah Pulau Sumbawa.
KP4S berharap aksi ini menjadi momen penting untuk menunjukkan keseriusan dan soliditas masyarakat Pulau Sumbawa dalam memperjuangkan hak otonomi daerah mereka. (LP)
