ABDUL SALAM, M.M.
Dosen Program Studi Manajemen FEB Universitas Teknologi Sumbawa
Direktur Eksekutif CEPAT (Center for Economic Policy Analyst) Institute
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak di wilayah tengah Indonesia dan terdiri dari dua pulau utama: Lombok dan Sumbawa, dengan ibu kota di Mataram. Memiliki luas wilayah sekitar 20.153 km², NTB dihuni oleh lebih dari 5,5 juta jiwa. Suku utama adalah Sasak, Samawa, dan Mbojo, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Perekonomian NTB ditopang oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan. NTB dikenal sebagai penghasil beras, jagung, sapi, mutiara, dan emas. Kawasan wisata seperti Gunung Rinjani, Gili Trawangan, dan Mandalika menjadi ikon pariwisata nasional dan internasional.
Dengan potensi sumber daya alam dan keindahan alam yang melimpah, NTB terus mengembangkan ekonomi hijau, energi terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan.
Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Bpk Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si dan Ibu Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M. I. P, (2025-2030) menandai babak baru bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan visi besar: “NTB Makmur Mendunia”. Sebagai mantan diplomat, pengalaman Iqbal dalam bernegosiasi, membangun jejaring internasional, dan memahami dinamika global memberi nilai tambah dalam merancang strategi daya saing daerah. Pengalaman ini tercermin dalam program kerja dan orasi kampanye yang mengedepankan industrialisasi berbasis potensi lokal, reformasi birokrasi, serta pembangunan berkelanjutan.
Transformasi Sosial dan daya saing daerah
Melalui pendekatan transformasi sosial (Mezirow), arah kebijakan ini bertujuan mengubah struktur sosial, nilai budaya, dan praktik birokrasi yang selama ini stagnan. Mutasi dan rotasi eselon III pada April 2025, Perkuat Bank NTB Syariah merupakan sinyal kuat reformasi aparatur sipil negara menuju birokrasi responsif dan profesional. Dalam teori kepemimpinan transformasional (Bass & Avolio), langkah ini mencerminkan gaya kepemimpinan visioner dan karismatik yang menginspirasi perubahan sistemik.
Arah pembangunan NTB yang berfokus pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan hilirisasi tambang menunjukkan penerapan teori manajemen strategis (Porter), yakni pemanfaatan keunggulan komparatif lokal untuk memperkuat daya saing. Sumber daya manusia (SDM) dikembangkan melalui program pelatihan, pendidikan vokasi, dan peningkatan mutu aparatur. Teori sumber daya manusia (Armstrong) mendukung bahwa pengembangan SDM berkualitas adalah inti dari kemajuan daerah.
Gubernur juga membawa pendekatan keuangan berkelanjutan (sustainable finance), dengan mengedepankan efisiensi anggaran, transparansi, dan investasi jangka panjang pada sektor ramah lingkungan. Teori perubahan (Kotter) digunakan untuk menjelaskan bagaimana gubernur menciptakan sense of urgency melalui program 100 hari kerja, membangun koalisi pendukung perubahan, dan menginstitusikan kebijakan melalui mutasi berbasis kinerja. Dalam membangun daya saing daerah, teori modal intelektual (Bontis, Pulic) relevan dalam konteks pemanfaatan SDM unggul, inovasi teknologi, dan jejaring sosial. Gubernur tampak mendorong penciptaan pusat-pusat inovasi di desa dan institusi pendidikan. Teori konstruktivisme (Vygotsky) menjelaskan pendekatan partisipatif pembangunan desa berbasis lokalitas, di mana masyarakat membangun pemahaman dan solusi sendiri berdasarkan konteks mereka.
Dalam Bappenas (2021), NTB memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, energi terbarukan, dan kelautan. Desa-desa wisata seperti Sembalun, Labuan Bajo, dan Tete Batu bisa menjadi motor penggerak ekonomi jika ditopang dengan infrastruktur dan SDM unggul. Sektor tambang dan nelayan juga disoroti dalam program hilirisasi, dengan janji pembangunan kawasan industri terpadu. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi prioritas melalui retribusi pariwisata, pajak daerah, dan digitalisasi layanan publik. Wisata religi, seperti di Bima dan Lombok Tengah, juga masuk dalam peta pengembangan sebagai destinasi unggulan yang menggabungkan nilai spiritual dan ekonomi.
Arah kebijakan Gubernur NTB 2025–2030 memiliki fondasi kuat dari segi visi, pengalaman, dan pendekatan yang relevan. Keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada konsistensi dalam eksekusi, partisipasi masyarakat, dan keberanian mengambil keputusan strategis yang berpihak pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Jika arah ini dijaga dan diperkuat, maka NTB bukan hanya bisa mendunia, tapi juga menjadi model pembangunan daerah berbasis transformasi menyeluruh mendorong keberlanjutan peningkatan daya saing daerah.
