Sumbawa Besar–Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait dengan IUP Produksi PT Sumbawa Juta Raya Kamis, (06/02/2025) di Ruang Kerja Komisi II.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma SIP. Hadir Sekretaris Komisi II Zohran SH, bersama anggota Juliansyah SE, Muhammad Zain SIP, Ahmad Nawawi, dan H Andi Mappeleppui.
Sementara Pemerintah Daerah diwakili Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Khairuddin SE, Kabid Anggaran BKAD Dedi Ruslan, Kepala Cabang ESDM Pulau Sumbawa Yudi, Kabid Bapenda Indro Lukito, dan Kasubid Bapenda Herlin Efendi.
Pihak SJR diwakili Bagian Humas Lukman Mubarak dan Sandi Hari P.
Ketua Komisi II, menyampaikan bahwa maksud pertemuan ini adalah agar keberadaan perusahaan tambang membawa manfaat bagi masyarakat Sumbawa dengan potensi alam yang melimpah bisa dinikmati.
“Sebagai wakil rakyat dan Komisi yang membidangi pertambangan mengharapkan keterbukaan dan kejujuran bagaiman para investor punya andil besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa,” ungkap Nyoman Wisma.
Pihaknya ingin mengetahui sejauh mana tahapan pekerjaan tambang lantaran ada informasi yang simpang siur mengenai aktifitas perusahaan.
Menanggapi pernyataan Ketua Komisi II, Bagian Humas PT SJR, Lukman Mubarak menyampaikan bahwa dirinya membawa surat dari Management PT SJR agar pertemuan hearing dapat direschedul ulang karena para pihak manajemen belum bisa hadir.
Ketidakhadiran manajemen PT SJR, disesalkan Anggota Komisi II yang hadir. Mereka meminta kepada Ketua DPRD untuk menjadwalkan ulang pertemuan sehingga apa yang hendak melihat kondisi ini.
“Kami sependapat agar direschedul dengan catatan harus dihadiri oleh top management PT SJR,” ucap Rosi Anggota Komisi II.
Kemudian lanjutnya banyak sekali harapan masyarakat terhadap wilayah tambang. Sejauh mana kondisi dan kontribusi perusahaan tersebut terhadap daerah.
“Masyarakat menanti jawabannya.Ini yang dititipkan kepada kami seperti yang mereka kehendaki terkait dengan akses transportasi, yang harusnya dimana keberadaannya karena itu memberikan dampak positif kepada masyarakat,” pungkasnya.
Hal ini juga mendapat tanggapan dari Sekretaris Komisi II agar pertemuan dengan top management PT SJR di reschedule ulang yang dihadiri oleh pengambil kebijakan. (LPS)
