Oleh
Miftahul Arzak
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa
Direktur Lembaga Penelitian dan Survei MY Institute

Pemerintahan Jarot Ansori di Kabupaten Sumbawa telah masuk pada lembar pertama. Diawali dengan pelantikan serentak kepala daerah se-Indonesia pada Februari 2025 lalu, hingga pelaksanaan masa orientasi serta penyamaan perspektif Pembangunan daerah di seluruh Indonesia yang dirangkai dalam sebuah retreat oleh Presiden Republik Indonesia melalui Menteri dalam negeri.

Beragam pekerjaan rumah dari pelayanan publik, lingkungan hidup, infrastruktur dan lainnya di tengah efisiensi anggaran dari pusat menjadi tantangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali kabupaten Sumbawa yang secara akar politik dan hubungan dengan pemerintahan sebelumnya terputus, setelah petahana kedua-duanya tumbang.

Belajar dari pemerintah sebelumnya, MY Institute yang telah ikut serta mengawal pemerintahan Husni – Mo pada periode 2016 – 2021, dan pemerintahan Mo – Novi 2021 – 2025 dengan melakukan survei, mengkaji berbagai pendapat dan penilaian Masyarakat Sumbawa.

Ketika dilakukan survei atau jejak pendapat di setiap periode kinerja pemerintah Kabupaten Sumbawa, masih banyak masyarakat yang menilai bahwa apa yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah saat itu tidak menyentuh masyarakat secara langsung, bahkan tidak sedikit diantara responden yang mengkritik pekerjaan pemerintah daerah karena tidak ada gebrakan dan inovasi yang dilakukan.

Namun di lain sisi, MY Insitute tidak menutup mata dengan berbagai program kerja pemerintahan Sumbawa saat itu. Dari berbagai informasi dan diskusi bersama Bupati dan Wakil Bupati yang memimpin saat itu, didapatkan bahwa program, inovasi dan kebijakan yang pro terhadap rakyat telah banyak dilakukan. Bahkan pemerintahan sebelumnya cukup sigap dengan berbagai permasalahan sosial di Tengah Masyarakat.

Oleh karena itu, didapatkan sebuah kesimpulan yang sama dari pemerintahan Husni Mo dan Mo Novi, yaitu terkait Komunikasi Publik yang tidak lancar. Misalkan pada pemerintahan Mo Novi terdapat 10 program unggulan yang telah dilakukan, namun tidak sedikit masyarakat penerima bantuan tidak mengetahui bahwa program tersebut bagian dari 10 program unggulan, dan menganggap bahwa program tersebut datang dari pemerintah pusat atau provinsi, sehingga tidak salah jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak bekerja dengan maksimal saat itu.

Namun, ternyata permasalahan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Sumbawa saja. Melansir dari Penelitian dan Survei Litbang Kompas pada 10-13 Februari 2025 yang mewawancarai sebanyak 52 reponden dari 38 Provinsi di Indonesia, dengan Tingkat kepercayaan 95% dan margin of error ditaksir 4,22%. Hasil penelitian tersebut diterbitkan pada Koran Kompas edisi Senin, 3 Maret 2025 menjelaskan bahwa “Pemerintah Perlu Perbaiki Komunikasi Publik”.

Dari penelitian tersebut didapatkan 68,8% masyarkat Indonesia menilai bahwa banyak program pemerintah yang belum tersosialisasikan dengan baik, bahkan terdapat 0,3% yang tidak tahu. Sisanya hanya 30,9% Masyarakat menilai telah tersosialisasikan dengan baik. Padahal 38% Masyarakat menilai bahwa sosialisasi tersebut sangat mempengaruhi citra dan penilaian pemerintah di mata publik, ditambah 49,3% menilai mempengaruhi, dan hanya 10% yang menilai tidak mempengaruhi, 2,3% sangat tidak mempengaruhi terakhir 0,4% tidak tahu.

Menilai data tersebut, sudah selayaknya pemerintah, terutama pemerintah daerah tidak mengesampingkan strategi komunikasi publik. Walaupun sering dilupakan atau disepelekan, ini menjadi tantangan bagi setiap pemerintah. Bahkan MY Institute yang merilis surveinya beberapa bulan sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2024 lalu, menyampaikan bahwa kembali atau tidaknya memimpin Mo atau Novi turut disumbangkan oleh penilian Masyarakat terhadap kinerja selama memerintah. Maka, ini juga patut dipikirkan dan menjadi strategi oleh pemerintahan Jarot Ansori.

Terutamanya, saat ini dengan perkembangan media teknologi, berita online dan media sosial yang juga turut banyak digunakan oleh Masyarakat bisa dijadikan corong informasi dan alat sosialisasi berbagai program. Tentunya, sosialisasi tidak dilakukan secara biasa, perlu ada pengemasan yang menarik, inovatif dan berjenjang.

Jika setiap bulannya atau per tiga bulan sekali pemerintah memberikan laporan perkembangan programnya dengan berbagai grafik dan dapat diakses oleh Masyarakat tentu ini menarik perhatian. Terutama yang banyak menjadi kritik Masyarakat ialah terkait laman website setiap dinas yang mati suri, padahal laman tersebut dapat menjadi media komunikasi dua arah antara Masyarakat dengan pemerintah.

Terutama, jika strategi tersebut berjalan berbarengan dengan turun lapangan, dan menjadi ajang untuk memperjelas bahwa program yang semasa kampanye dijanjikan oleh Jarot Ansori akan bertahap diselesaikan hingga akhir pemerintahan nantinya. Strategi tersebut tentu bisa dipoles sehingga tidak ada lagi ketidakpuasan lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah kabupaten Sumbawa yang direncanakan akan tetap disurvei oleh MY Institute di setiap periodenya.