Sumbawa Besar–Perekrutan ASN jalur CPNS maupun P3K masih menjadi polemik bagi para tenaga kesehatan (Nakes) terutama mereka yang tidak masuk data base BKN.

Porsi penerimaan bagi mereka juga dinilai belum signifikan dan tidak sebanding dengan rasio maupun jumlah Nakes di RSUD dan di Puskesmas se Kabupaten Sumbawa.

Para Nakes pun membawa masalah ini ke DPRD Sumbawa, Senin (21/10/2024) agar para wakil rakyat dapat mencari jalan keluar.

Dari sisi kebijakan, Sekda Sumbawa–Budi Prasetyo, kepada media ini memaparkan bahwa pada prinsipnya manajemen perekrutan ASN ada dua yakni jalur CPNS dan P3K. Di dalamnya, ada core besar yakni tenaga pendidikan atau guru, tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga tehnis. Dari 8000an pegawai, tercatat sebanyak 6000an guru.

Dalam hal ini formulasi pengusulan kuota dan formasi ke pemerintah pusat melihat rasio dan proporsional. Diketahuilah bahwa terbesar adalah tendik, kemudian tehnis dan nakes.

“Ini menjadi formula usulan dan memastikan Anjab dan ABK memenuhi penempatan personel atau aparatur.
Ini menjadi usulan ke BKN dan Menpan dari tahun ke tahun. Semoga tahun berikutnya akan kami usulkan lagi. Kita harus mengeluarkan skala prioritas dengan proporsi data base core tadi,” jelasnya.

Menurut Sekda bahwa seleksi ini bukan yang terakhir dan diminta yang masuk data base maupun tidak masuk data base segera daftar dirinya karena ini akan masuk pada usulan tahun berikutnya.

Untuk tahap pertama bagi yang THK 2 dan data base, tahap dua awal Nopember.

“Makanya wajib ikut untuk melihat data secara keseluruhan untuk menjadi formulasi usulan tahun berikutnya. Terlepas lulus atau tidak tapi harus Ikut dulu,” tutup Sekda. (LPS)